TENGGARONG, Belum direalisasikannya pembayaran Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahap 3 2017 senilai Rp63 miliar, menuai gejolak seluruh perangkat desa se Kutai Kartanegara. Pasalnya, pencairan dana ADD tahap 3 tersebut akan diperuntukan buat penghasilan tetap seluruh perangkat desa, termasuk pembayaran honor RT, guru mengaji dan operasional desa.

Harapan realisasi ADD tahap 3 sepertinya tak bisa akan cair 100 persen, mengingat kondisi keuangan Kukar yang sedang “sakit” bahkan Rabu (20/12) Kepala BPKAD Kukar Ahyani Fahdianur Diani menyebut kondisi Kas Daerah (Kasda) Kukar lagi kosong.”Tak bisa kita paksakan, mau bayar pakai apa, Kalau kondisi dana tidak ada,” kata Ahyani.

Seluruh kepala desa se Kukar sebut Ahyani harus bisa memahami akan kondisi keuangan daerah yang lagi defisit, sehingga dipaksakan untuk bisa dibayar 100 persen.

“Para kepala desa semestinya bisa memaklumi kondisi keuangan Kukar. Tetapi bagaimanapun juga kami akan berupaya untuk bisa menyelesaikan pemabayaran ADD ini, kami masih cari solusi,” kata Ahyani.

Berdasarkan kalkulasi perhitungan penerimaan DBH pada 2017 ini kisaran Rp2,1 triliun, sementara itu ADD yang berdasar Peraturan Bupati (Perbup) tersebut kisaran Rp210 miliar, dari dana itu tinggal Rp63 miliar yang belum kunjung dikucurkan.

Atas ketidakjelasan pencaiaran ADD tersebut, para perangkat  desa di Kukar akan melakukan menyetopan pelayanan ke masyarakat.

Tindakan itu lantas menuai keprihatinan Wakil Ketua DPRD Kukar H Rudiansyah. Rudiansyah menyinggung agar kepala desa ingat dengan sumpah dan janji saat pelantikan sebagai seorang kepala desa.

“Kalau pelayanan tutup sampai dikorbankan, ada lah masyarakatnya sendiri. Jangan sampai hal ini terjadi kita himbau pelayanan tetap dijalankan seperti biasa,” papar H Rudiansyah.awi/poskotakaltimnews.com